Pakar Kelautan IPB: ISKINDO Perkuat ‘Policy Brief’ Berbasis Sains

By K Azis -Senin 2 April 2018, 08:58 WIB614 views

Dr. Hawis Madduppa (foto: NMN)

(NMN) – Dr. Hawis Madduppa adalah pakar kelautan IPB sekaligus kepala Laboratorium Biodiversitas dan Biosistematika Kelautan di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan FPIK IPB. Dia telah terlibat di banyak penelitian seperti keanekaragaman hayati laut, konservasi, ekologi dan biologi ikan laut termasuk genetika populasi.

Hawis adalah direktur eksekutif di Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), aktif di pusat unggulan EMBRIO di Institut Pertanian Bogor, peneliti whalesharks, dan aktif terlibat sebagai peneliti keanekaragaman hayati laut di Indonesia yang menggunakan Autonomous Reef Monitoring Structures (ARMS).

Dr. Hawis saat ini adalah juga anggota Dewan Pakar Ikatan Sarjana  Kelautan Indonesia (ISKINDO). Di acara rapat kerja nasional ISKINDO di Kota Kendari, (30/3), Hawis berbagi perspektif kepada NMN terkait pilihan strategi dan kontribusi anggota dan ISKINDO bagi pembangunan kelautan nasional.

Berikut kutipannya.

“Saya memandang bahwa ISKINDO itu berikat pada latar belakang sarjana kelautan. Jadi tugas kita adalah bagaimana menjelaskan policy brief science based. Yaitu memberikan pandangan terkait kebijakan berdasarkan sains. Kita harus pasang mata, telinga, melihat di masing-masing universitas sekarang apakah lulusan sudah mampu menjawab atau tidak,” jelas Hawis.

Menurutnya, hal itulah yang perlu ditelisik lebih jauh. “Karena kita sudah alumni maka kita harus bisa bagaimana membuat policy brief kita ke produk-produk (kelautan perikanan),” katanya.

Berdasarkan pengamatan dan kutipan dari kuliah umum, baik yang disampaikan oleh Dirjen, petinggi KKP, termasuk Menteri Susi Pudjiastuti, Hawis menangkap bahwa bagaimana mereka itu berargumentasi dengan harapan agar alumni kelautan bisa fokus.

“Fokus pada komoditas unggulan Indonesia, karena masih ada banyak hal yang belum terjawab,” imbuh Hawis yang mengaku telah ikut serta menjadi bagian dari industri perikanan seperti rajungan.

“Kita perlu menggabungkan industri dan nelayan, bagiamana kita meningkatkan komoditas unggulan tadi agar di-recognized oleh dunia internasional,” sebutnya lagi.

Terkait ranah bisnis itu, Hawis menyebut ada beberapa protokol yang harus dipenuhi seperti terkait sertifikasi label, prosedur kesehatan lingkungan, government poiicy dan aspek sosial.

“Kalau kita di ISKINDO bisa mengisi bagian tadi maka kita sudah mengangkat produk unggulan Indonesia. Seperti udang, tuna, rajungan dan berikutnya rumput laut. Kita bisa fokus ke sana, saya bisa mengarahkan bahwa DPW fokus ke isu perwilayah saja , tidak mungkin membahas isu nasional,” imbuh Hawis.

Kembali ke khittah

Bagi Hawis, ISKINDO terutama yang ada di DPW saat ini terkesan berpikir homogen, ada semacam homogenisasi perhatian, seperti IPB, Undip atau Unhas terllihat seperti tidak ada bedanya.

“Padahal dulu, di konsep pembentukan Marine Science Education Project (MSEP), IPB ke eksplorasi, Unhas ke budidaya atau konservasi,” kata Hawis yang mengaku mempunyai dokumen terkait sejarah pembentukan MSEP.

“Jadi harusnya kita balik ke khittah, sangat bagus untuk diarahkan ke sana,” ucapnya.

MSEP yang disebutkan Hawis adalah proyek yang mendirikan program studi ilmu dan teknologi kelautan yang menempatkan misalnya Unsrat di Manado pada farmakologi laut, Unpatti di perikanan tangkap, Unri di Riau di urusan pencemaran.

Apa yang dimaksudkan Hawis adalah bagaimana masing-masing DPW ISKINDO melihat ke sana, ke tujuan awal dan isu lokalnya.

“Misalnya, yang di Bangka Belitung bisa focus pada urusan atau isu timah saja, jadi kita tidak wajib menjawab isu nasional, sehingga kawan-kawan lain bisa ikut membantu ke sana,” sebutnya.

***

Hawis juga bercerita tentang bagaimana ISKINDO. Bisa mengisi 28 indikator program perbaikan perikanan yang terbagi menjadi 3 bagian utama yaitu kesehatan stok, dampak lingkungan dan kebijakan pemerintah.

“Di industri rajungan, nilainya mencapai 300 juta dollar sebagai devisa, atau ada sekitar 5 tirliun, pertahuun 2017. Artinya, sebenarnya  di setiap provinsi sudah berkontirbusi 60 miliar berbulan.  Ada 80% menurut data Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), lari ke nelayan. Pertanyaan sekarang, kok mereka miskin?,” tanya Hawis.

“Sebenarnya kita ini yang harus mencari tahu, ini berarti ada yang hilang di sosek nelayan kita,” tambahnya.

Menurutnya, hal tersebut bisa jadi berkaitan dengan pola hidup nelayan, atau apa. Itu yang belum terjawab.

Dari pengalaman Hawis, pada tingkat peredaran uang di mini plant, catatan para bakul (pengumpul) menunjukkan uang yang ditagih perhari bisa mencapai 27 juta hingga 30 juta/hari.

“Melihat industri ini, ini sebenarnya larinya ke mana?,” tanya Hawis.

Terkait program kerja yang harus menjadi luaran rakernas ISKINDO, Hawis menyebut tentang perlunya melahirkan program yang langsung menyentuh ke sana, seperti disebutkan di atas.

“Kalau terkait produk, maka ada 10 produk unggulan Indonesia. Nah itu pasti akan ditanyakan ke sana. Apa yang kita bisa kontribusikan ke sana. ISKINDO bisa membantu pemerintah, dengan policy brief science based tadi. Membantu Pemerintah dan dimanfaatkan oleh industri,” terangnya.

Tujuh tema policy brief

Secara rinci, Hawis membagi tujuh contoh policy brief science based yang menurutya bisa dibagi-bagi sesuai kondisi lokal di DPW.

“Pertama, terkait isu perubahan iklim. Kenapa? Karena ada pertemuan dunia terkait COP, dimana kita sudah muncul dengan pemikian itu. Kedua, tentang keanekaragaman hasil laut, yang selalu muncul terkait isu konservasi. Lalu ketiga, tata ruang, sudah ada RZWP3K, kita bisa mendorongnya ke sana,” katanya.

Yang keempat yang disebutkan Hawis adalah marine debris policy brief.

“Di UNESCO, di West Ocean Pacific sudah punya pokja untuk marine debris, masuknya memang ke LIPI tetapi kita bisa ke sana. Supaya lebih tajam,” imbuh Hawis.

Kelima, adalah wisata dan jasa lingkungan.

“Saya senang dengan Bupati Konawe Utara (Konut) yang angat jelas dan fokus dan mengenal potensi wilayahnya.  Jadi mungin bisa untuk jasa lingkungan, termasuk rajungan, kalau kita lihat sudah mempekerjakan 110 ribu perempuan di seluruh Indonesia, picker di mini plant biasanya perempuan, dan itu perlu kita lihat,” terang Hawis.

“Keenam, adalah perikanan tangkap dan ketujuh budidaya, saat ini sudah ada offshore mari-culture, ke lautan, mungkin karakteristik budidaya offshore harus kita buat segera. Kita belum ke sana,” tandasnya.

“Saya kira itulah policy brief science based. Ada tujuh, jadi masing-masing DPW bisa fokus ke satu wilayah dan kita akan lebih efektif di dunia kelautan,” pungkas pria kelahiran Watapone, Bone, Sulawesi Selatan ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *